the-hindu

Internet Sehat : Thailand menuntut Facebook, Google, dan Twitter atas kegagalan untuk menghapus postingan yang mereka anggap ilegal. Pejabat Thailand tidak mengatakan dengan tepat apa postingan yang melanggar tersebut, tetapi mengumumkan bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap pengguna individu karena menghina monarki.Di bawah undang-undang lese-majeste Thailand yang ketat melakukan penghinaan monarki dapat mengakibatkan hukuman penjara. Aksi ini adalah pertama kalinya undang-undang kejahatan komputer digunakan untuk menargetkan platform seperti Facebook, Google, dan Twitter.Pengumuman penuntutan tersebut menyusul protes massa di negara itu yang menuntut reformasi politik. Menteri digital Puttipong Punnakanta mengatakan bahwa mereka telah memberitahu perusahaan-perusahaan tersebut dan mengirim mereka peringatan dua kali, tetapi mereka belum memenuhi semua permintaan. Dia mengatakan masalah itu sekarang telah dirujuk ke polisi kejahatan dunia maya untuk dilakukan pentuntutan.Masalahnya adalah postingan yang dmintan dihapus tersebut, dihapus setelah tenggat waktu yang diberikan. Sebanyak 661 postingan di Facebook, di mana 225 di antaranya dihapus oleh perusahaan, 69 di Twitter, lima di antaranya dihapus, dan 289 tautan YouTube dihapus pada Rabu setelah tenggat waktu yang diberikan.Di bawah undang-undang kejahatan komputer, perusahaan media sosial dapat didenda 200.000 baht (4.970) pound karena mengabaikan perintah pengadilan untuk menghapus postingan dan 5.000 baht tambahan setiap hari sampai postingan itu dihapus.Pada Agustus yang lalu, Facebook memblokir akses ke grup Facebook yang beranggotakan satu juta orang di Thailand yang membahas monarki, setelah adanya ancaman tindakan hukum dari pemerintah Thailand. Saat itu, Facebook mengatakan kepada bahwa pihaknya sedang mempersiapkan tindakan hukumnya sendiri sebagai tanggapan atas tekanan dari pihak berwenang Thailand.Pengumuman penuntutan tersebut menyertai tindakan terhadap pengguna individu menyusul protes anti-pemerintah minggu lalu. Hanya segelintir akun terkemuka yang diyakini terlibat dalam hal itu. Protes di Bangkok melibatkan ribuan orang yang menyerukan reformasi sistem politik negara, termasuk peran yang dimainkan monarki. Polisi memperkirakan sekitar 15.000 orang ambil bagian, tetapi penyelenggara mengklaim 50.000 peserta.Seruan untuk reformasi monarki sangat sensitif. Undang-undang kriminal Thailand memungkinkan penuntutan atas kritik terhadap keluarga kerajaan seringkali dalam persidangan rahasia, mengakibatkan hukuman penjara yang lama. Kelompok hak asasi manusia menuduh bahwa undang-undang tersebut telah digunakan sebagai cara untuk membatasi kebebasan berbicara dan seruan untuk reformasi.Sumber : BBCSumber Foto : The Hindu Times

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Internet Sehat : Ribuan orang di seluruh India marah setelah pemerintah memerintahkan platform media sosial Twitter untuk menghapus postingan yang mengkritik penanganan virus tersebut.Seorang juru bicara Twitter mengonfirmasi telah memblokir beberapa materi agar tidak dapat dilihat di India. Negara India menghadapi lonjakan besar kasus, dengan banyak rumah sakitnya menghadapi kekurangan oksigen.Seorang pengguna Twitter menuduh pemerintah merasa lebih mudah menghapus tweet daripada memastikan pasokan oksigen. India mencatat 352.991 infeksi baru pada hari Senin dan 2.812 kematian lonjakan harian tertinggi sejauh ini.Pemerintah membuat perintah darurat untuk menyensor tweet, ungkap Twitter di Lumen, database yang melacak perintah pemerintah global seputar konten online.Twitter tidak merinci konten mana yang telah dihapus, tetapi laporan media mengatakan tweet yang dihapus termasuk tweet dari seorang politisi di Benggala Barat yang menyatakan bahwa Perdana Menteri Narendra Modi bertanggung jawab langsung atas kematian karena pandemi Covid-19 dan dari seorang aktor yang mengkritik Modi karena mengadakan demonstrasi politik saat virus berkecamuk. Twitter mengatakan telah meninjau konten ketika menerima permintaan hukum yang valid dalam hal ini, pemerintah India dikatakan telah mengutip Undang-Undang Teknologi Informasi tahun 2000.Seorang pejabat India mengatakan materi yang dipermasalahkan tersebut menyesatkan atau bisa memicu kepanikan. Juru bicara nasional BJP Gopal Agarwal mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa membiarkan berita palsu yang merugikan negara. Krisis diperburuk oleh berita palsu, jelasnya, seraya menunjukkan bahwa konten media sosial harus sejalan dengan aturan hukum.Seorang pejabat Menteri Elektronika dan TI sebelumnya mengatakan kepada surat kabar The Hindu bahwa perlu mengambil tindakan terhadap mereka yang menyalahgunakan media sosial untuk tujuan yang tidak etis. Namun di media sosial, banyak yang mengkritik pemerintah karena fokus pada penyensoran saat negara berada di tengah bencana kemanusiaan.Twitter dibanjiri oleh laporan orang jatuh sakit, membutuhkan oksigen dan tempat tidur. Twitter di masa lalu telah dikritik karena tunduk pada tekanan dari pemerintah India.Pada bulan Februari, platform tersebut memblokir lebih dari 500 akun yang terkait dengan protes petani yang sedang berlangsung terhadap reformasi pertanian setelah pemerintah mengeluarkan pemberitahuan hukum. Jika Twitter tidak mematuhinya, hal tersebut bisa berarti hukuman penjara bagi karyawan Twitter di India.Awal tahun ini, pemerintah India yakin telah berhasil mengalahkan virus tersebut. Kasus baru telah turun menjadi 11.000 pada pertengahan Februari, vaksin sedang diekspor dan pada Maret menteri kesehatan mengatakan India berada di ujung pandemi.Namun, sejak saat itu peningkatan kasus didorong oleh munculnya varian-varian baru, serta pertemuan massal, seperti festival Kumbh Mela, yang menarik jutaan jamaah awal bulan ini. Modi telah menghadapi peningkatan kritik karena mencabut pembatasan dan melanjutkan pertemuan besar.Sumber : BBC

the-hindu

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Gagal Hapus Posting, Thailand Tuntut Facebook, Google, dan Twitter

Covid-19: Twitter Hapus Tweet, Ribuan Orang India Marah

Covid-19: Twitter Hapus Tweet, Ribuan Orang India Marah

Literasi Digital

Makin Cakap Digital

Menu

Informasi